Alkisah petugas pengambil kaleng amal
tertunduk lesu karena hasil amal para jamaah merosot tajam. Diantaranya justru
mengambalikan kaleng amalnya. Para jamaah curiga hasil pengumpulan amal
dikorupsi oleh pengurus masjid. Renovasi masjid tak kunjung usai, sedang amal
tak pernah kurang diberi. Petugas amal juga dituduh sebagai koruptor kaleng
amal. Petugas amal yang sedih itu bertanya dalam diam. Jika benar hasil amal
dikorupsi, apa mogok amal bisa jadi solusi?
![]() |
| pic: www.flickr.com |
Ilustrasi
diatas merupakan gambaran mengenai kondisi para “jamaah” yakni wajib pajak yang
enggan membayar pajak karena adanya mistrust
terhadap pengelolaan pajak. Seperti para jamaah masjid yang mogok isi kaleng
amal, wajib pajak juga melakukan ancaman boikot pajak sebagai bentuk ketidakpercayaan.
Namun benarkah boikot pajak ini bisa menjadi solusi? Dimanakah letak
permasalahan sebenarnya?
Keletihan masyarakat
Apatisme
lahir dari kekecewaan. Boikot pajak muncul sesungguhnya bukan karena motif
agama dan kepercayaan – meski memang ada sebagian didorong karena motif
tersebut, namun lebih kepada kekecewaan terhadap pengelolaan hasil penerimaan
pajak. Masyarakat tentu jengah melihat para pejabat menikmati uang rakyat serta
bosan dengan pemberitaan media tentang korupsi. Namun disatu sisi, jalanan
masih berlubang sana sini, anak-anak sekolah masih bergelantungan menyebrangi
sungai demi mencerahkan masa depan. Terlebih masih ada aparat pajak yang belum
hijrah bersama reformasi birokrasi, masih menanggalkan intergitas, kerjasama
dengan WP yang tidak jujur mengurangi pembayaran pajak.
Hal
– hal semacam inilah yang menjadi mistrust
wajib pajak. Berujung pada tanda tanya besar, kemanakah uang pajak yang terhimpun
ratusan triliun itu? Kekecewaan mulai mendera. Kelompok pembayar pajak yang
tadinya taat, mulai mengendurkan semangat melihat uang pajak yang mereka bayar
masih bocor sana sini. Kelompok pembayar pajak yang curang tetap diam, sambil
terus mencari peluang bersama petugas pajak yang mau disuap untuk mengurangi
pembayaran pajaknya. Kelompok ketiga adalah kelompok yang bukan pembayar pajak,
mereka lah yang kemudian teriak dan turun kejalan meminta keadilan. Menyerukan
boikot pajak, menuntut para aparat pajak dan mengutuki Direkorat Jenderal Pajak
(DJP), sang amil pajak yang malang. Sayangnya mereka salah alamat. Meminta
kesejahteraan meningkat namun bersamaan menyeru pada masyarakat untuk tidak
membayar pajak. Padahal. jika sumber pendapatan negara ini surut, sulitlah mewujudkan
keinginan rakyat agar keran – keran subsidi terus dialiri.
![]() |
| pic: /ideguenews.blogspot.com |









